Pemerintah: Karyawan Kerja Sebulan Bisa Dapat THR

Pemerintah: Karyawan Kerja Sebulan Bisa Dapat THRMenteri Muhammad Hanif Dhakiri @tempo.co

Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri menerbitkan peraturan baru mengenai tunjangan hari raya atau THR. Disebutkan dalam Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan sudah berhak mendapat THR.

"Dalam peraturan baru, pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan kini berhak mendapat THR yang besarannya dihitung secara proporsional sesuai dengan masa kerja," kata Hanif, Kamis (31/3).

Dia menjelaskan jika peraturan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Jika sebelumnya karyawan baru bisa mendapat THR setelah tiga bulan bekerja, maka saat ini dipangkas menjadi sebulan kerja.

Hanif menambahkan, kewajiban pengusaha memberikan THR kepada karyawan tidak hanya untuk pegawai tetap, namun juga pegawai kontrak.

"Hal itu berlaku bagi pekerja yang memiliki hubungan kerja, termasuk yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu, (PKWT)," kata Hanif.

"Untuk waktu pemberian THR selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari raya keagamaan masing-masing setiap tahunnya."

Besaran THR untuk karyawan dengan masa kerja setahun atau lebih minimal satu kali gaji.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, kebijakan baru soal THR itu menambah beban pengusaha.

"Tentu ini menambah beban dunia usaha," kata Sekjen Apindo, Sanny Iskandar.

Apalagi pemerintah juga menambah beban pengusaha dengan adanya Undang Undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Beban kita makin bertambah setelah sebelumnya ada UU Tapera, kenaikan tarif BPJS Kesehatan, sekarang aturan baru THR," tutur Sanny.

Hal itu, ujar Sanny, tak sejalan dengan keinginan Presiden Jokowi untuk memperluas apangan kerja lewat pembangunan industri padat karya.

"Masalah ketenagakerjaan erat kaitannya dengan industri padat karya, Presiden dalam acara ISEI kemarin menyatakan keinginannya menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja di sektor padat karya, tapi di sisi lain menambah beban dunia usaha," paparnya. Demikian dilansir dari berbagai sumber.

Nay