Alasan Utama Pemerintah Tolak Proposal Jepang Proyek Kereta Cepat

Alasan Utama Pemerintah Tolak Proposal Jepang Proyek Kereta CepatProyek kereta cepat Jakarta-Bandung @tempo.co

Tahun 2015 lalu Presiden Jokowi menolak proposal kereta cepat Jakarta-Bandung yang diajukan Jepang. Belakangan, Pemerintah akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Tiongkok.

Menurut Menteri BUMN Rini Soemarno, pemerintah memiliki pertimbangan kuat kenapa menolak penawaran Jepang.

"Ada dua hal yang kita berat dari Jepang," ujar Rini dalam konferensi pers Sosialisasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Hotel Panghegar, Bandung, Jumat (19/2).

Pertama, ujarnya, dalam skema Jepang, investornya harus pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah harus menaruh uang yang diambil dari APBN. Kedua, pinjamannya harus dijamin pemerintah. Ini lagi-lagi melibatkan dana APBN.

Padahal, Pemerintah ingin memanfaatkan dana APBN untuk pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa.

"Itu alasan paling utama," ucapnya.

Menteri Rini menjelaskan, dalam proyek kereta cepat ini, murni investasi dari swasta. Empat BUMN di Indonesia membentuk perusahaan baru bersama-sama Tiongkok.

"Ini 'cucu' dari BUMN. Tidak ada dana dari pemerintah atau jaminan. Ini benar-benar dihitung secara komersial," katanya.

Menyoal mekanisme pembayaran pinjaman, Menteri Rini menjelaskan bukan hanya dari pembelian tiket saja, melainkan juga pembangunan area baru, terlebih di setiap stasiun akan dibangun pusat perbelanjaan.

"Pendapatan atau income-income dari sini juga yang akan dijadikan pengembalian," katanya. Demikian dilansir dari Kompas.

Nay