Indonesia di PBB: Hukuman Mati Bagian Kedaulatan Negara, Titik!

Sabtu, 23 April 2016 11:00
Indonesia di PBB: Hukuman Mati Bagian Kedaulatan Negara, Titik!Terpidana mati di Indonesia @liputan6.com

Indonesia, bersama dengan sejumlah negara menegaskan bahwa hukuman mati kasus narkoba merupakan kedaulatan yang tak bisa diintervensi pihak manapun. Hal ini disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Austria, Slovenia, dan Badan PBB di Wina, Rachmat Budiman.

Dubes Rachmat yang juga Ketua Delegasi Indonesia, itu mengungkapkan, hukuman mati dan pelaksanaanya sebagai bagian dari implementasi sistem hukum pidana yang diputuskan oleh otoritas berwenang tiap negara.

"Tidak ada hukum internasional yang melarang keberadaan hukuman mati dan pelaksanaannya. Setiap negara memiliki hak berdaulat untuk menentukan sendiri sistem politik, hukum, ekonomi dan sosial sesuai kepentingan dan kondisi masing-masing negara," seru Dubes Rachmat, Jumat (22/4).

Pernyataan ini disampaikan atas respon Uni Eropa dan sejumlah negara lain yang kecewa karena hukuman mati tidak dimuat dalam dokumen terakhir. Beberapa negara seperti Swiss, Turki, Uruguay, Norwegia, Kanada, Brasil dan juga Australia mengusulkan agar hukuman mati tidak diterapkan dalam kejahatan terkait narkoba.

Sementara itu, Indonesia termasuk negara yang aktif berperan memberantas peredaran narkoba. Salah satu caranya memberikan hukuman mati bagi bos-bos obat-obatan terlarang itu.

"Atas dasar itu, hukuman mati masih merupakan komponen penting sistem hukum pidana yang dapat diterapkan terhadap kejahatan yang sangat serius dalam isu narkoba. Pelaksanaan hukuman mati juga tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan," tegasnya.

Dubes Rachmat menyampaikan pernyataan itu dalam dalam pengesahan dokumen akhir United Nations General Assembly Special Session on the World Drug Problem di New York.

Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Dia Triansyah Djani, mengatakan penyelanggaraan ini sangat penting bagi Indonesia.

"Pemerintah Indonesia sangat serius dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan. Kita tidak ingin generasi muda Indonesia menjadi generasi yang banyak terjebak penyalahgunaan narkotika," pungkas Dubes Trian. Demikian dilansir dari Merdeka.

(Nay)
Komentar