SBY Kritik Jokowi Sadis Soal Kebijakan Pajak ke Pengusaha

SBY Kritik Jokowi Sadis Soal Kebijakan Pajak ke PengusahaPresiden Jokowi dan SBY @kompas.com

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi-JK. Kali ini SBY menyoroti kebijakan soal pajak yang sangat besar dalam dua tahun terakhir.

Menurut SBY, kebijakan pajak itu tidak tepat sebab kondisi ekonomi sedang melambat. Selain itu, penggenjotan pajak terhadap perusahaan berkaitan erat dengan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Untuk mencegah PHK. Mungkin saya berbeda dengan banyak ekonom dan pejabat negara sekarang. Untuk mencegah terjadinya layoff di perusahaan, tolong pajak justru tidak diperberat," tegas SBY di Menara Kadin, Jakarta.

SBY menjelaskan, pada eranya dulu telah memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pajak bagi perusahaan yang sedang mengalami guncangan berujung PHK.

"Yang hampir PHK, ya mboknya pajaknya jangan digenjot dan diperas secara berlebihan. Kalau sudah normal, back to business as usual. Banyak cara untuk mencegah laju PHK, tapi yang jelas government itu tripartid. Pekerja, pengusaha, dan pemerintah," papar SBY.

"Saya tidak setuju dengan cara sadis seperti itu. Walaupun memang setiap pemimpin punya strategi masing-masing," sambung SBY.

SBY pun meminta pemerintahan Jokowi mengeluarkan kebijakan yang tepat.

"Tidak boleh ada janji-janji baru uang akan membengkakkan APBN, penegakan hukum harus baik, mengurangi spending, kalkulasi APBN harus tepat sehingga tidak ada selisih," tukasnya.

Seperti diketahui, target penerimaan pajak dalam APBN 2016 sebesar Rp1.546,7 triliun naik dari tahun 2015 sebesar Rp1.294 triliun dalam APBN-Perubahan 2015. Demikian dilansir dari Okezone.

Nay