Jokowi Sindir DPR, Dibalas Fadli Zon: Jangan Asal Ngomong

Jokowi Sindir DPR, Dibalas Fadli Zon: Jangan Asal NgomongPresiden Jokowi dan Fadli Zon @detik.com

Presiden Joko Widodo meminta Dewan Perwakilan Rakyat agar tidak perlu membuat banyak undang-undang. Sebab, DPR lebih baik memproduksi sedikit undang-undang namun berkualitas.

"DPR tidak usahlah produksi undang-undang terlalu banyak. Tiga sampai lima undang-undang dalam setahun cukup, tapi kualitasnya betul-betul baik. Bukan quantity. Jumlah 40 atau 50 undang-undang untuk apa," kata Jokowi saat menghadiri acara dialog publik Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Balai Kartini, Rabu (30/3).

Jokowi mengatakan, regulasi tidak perlu banyak-banyak karena meski banyak, tapi tidak memudahkan masyarakat dan menyulitkan pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan.

Lebih lanjut, Presiden akan fokus memangkas aturan. Menurut dia, regulasi tidak seharusnya malah menjadi hambatan. Sebagai contoh, ujarnya, saat ini ada 42 ribu aturan, seperti Perpres, Perda, Permen, yang justru menyulitkannya saat mengeksekusi kebijakan.

"Saya tanya Menteri Bappenas berapa regulasi yang ada, ada 42 ribu aturan. Saya tanya Menteri Dalam Negeri kok numpuk 30 ribu Perda. Bayangkan kapal sebesar ini aturannya numpuk. Ini menjerat kita sendiri. Kecepatan kita bertindak jadi terhambat karena aturan," katanya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon memberi tanggapan atas pernyataan Presiden Jokowi tersebut.

"Presiden harus tahu mekanisme pembuatan undang-undang, jangan asal ngomong. Pemerintah kan juga pengusul undang-undang," ujar Fadli saat ditemui seusai acara diskusi publik bertajuk "Jalur Perseorangan: Penguatan Demokrasi atau Deparpolisasi" di Matraman, Jakarta, kemarin.

Fadli setuju dengan Jokowi soal kualitas undang-undang, namun DPR juga memiliki peran sebagai pengusul undang-undang seperti halnya Pemerintah Eksekutif.

"Pak Jokowi mengatakan empat sampai lima undang-undang aja. Lah, usul pemerintah aja ada sepuluh. Gimana sih, matematika-nya di mana?" katanya.

Selain itu, imbuh Fadli, jumlah undang-undang yang dihasilkan pun dibahas dan disepakati pemerintah bersama DPR dalam suatu pertemuan.

"Jadi persetujuan jumlah UU bukan keputusan sepihak dari DPR, ada wakil pemerintah di situ," ucapnya. Demikian seperti diberitakan dari Tempo.

Nay