Perokok Menyumbang Pajak Negara Paling Besar

Perokok Menyumbang Pajak Negara Paling BesarIlustrasi @kaskus.co.id

Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia mengatakan, penerimaan pajak negara justru lebih banyak berasal dari perokok dan perusahaan rokok.

"Setiap batang rokok yang kita isap, berarti kita telah membayar kepada negara pada kisaran Rp 350 sampai Rp 440, tergantung merk dan jenis rokoknya. Apabila dalam sehari kita mengisap 12 batang atau satu bungkus, berarti rata-rata kita menyumbang negara sebesar Rp 4.800 per hari. Kalikan saja dalam sebulan, kalikan lagi dalam setahun," ujar Koordinator Media Center AMTI, Hananto Wibisono di Samarinda, Selasa (22/3), dilansir dari Rimanews.

Hananto mengatakan, perusahaan rokok sudah seperti BUMN yang diswastakan, karena kontribusi penghasilan cukai tembakau dari perusahaan rokok untuk APBN sangat besar.

"Industri tembakau memiliki peran penting dalam pembentukan ekonomi Indonesia, termasuk menyumbang penghasilan besar dalam keuangan negara. Dalam APBN 2016 saja, target cukai rokok mencapai Rp 139,8 triliun," ujarnya.

Angka itu menurutnya masih bisa berjalan, sebab nilai tembakau yang baru akan ditentukan dalam APBN Perubahan 2016.

Dia menggambarkan, andai pajak rokok digunakan untuk membiayai masyarakat miskin lewat BPJS, maka semuanya akan terlayani dengan baik.

Selain itu, industri rokok juga menyerap banyak tenaga kerja. Sehingga jika ada larangan merokok yang berlebihan, justru menjadi risiko PHK massal yang meningkatkan jumlah pengangguran.

"Industri tembakau saat ini mampu menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja. Jika kemudian pemerintah daerah menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok yang eksesif, tentu akan berdampak pengurangan tenaga kerja dari industri tembakau," katanya.

AMTI sendiri tak anti terhadap larangan merokok dari pemerintah daerah, tetapi merokok di kawasan umum yang merugikan orang lain juga harus diperhatikan oleh para perokok.

"Oleh karena itu, rencana Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kota Balikpapan yang akan membuat Perda tentang kawasan tanpa rokok, dalam pembahasannya harus melibatkan banyak pihak sehingga tidak melarang total merokok, tetapi membatasi merokok di tempat-tempat tertentu," katanya.

Nay