Awas, Data Pengguna Transportasi Online Bebas Disalahgunakan

Awas, Data Pengguna Transportasi Online Bebas DisalahgunakanTransportasi online @sindonews.com
Pengguna transportasi berbasis aplikasi ternyata memiliki risiko berbahaya terkait informasi pribadi yang mereka kirimkan ke pihak perusahaan. Hal ini disampaikan oleh ahli digital forensik Indonesia, Ruby Alamsyah.

Ia mengatakan jika data pribadi yang mereka masukkan secara sukarela saat mendaftar penggunaan aplikasi akan bebas digunakan oleh perusahaan pengelola aplikasi, tanpa mendapat perlindungan dari negara.

Hal ini karena Indonesia belum mempunyai aturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. "Mereka melakukan itu, (aplikasi) Grab, Uber, melakukan pengumpulan big data analisis, data intelijen itu semua, dan tidak bisa dilawan," ujarnya.

Selain itu data tersebut juga bisa dijual pada perusahaan untuk menyurvei pangsa pasar mereka. Termasuk menyuguhkan iklan sesuai kebutuhan profit produk yang ditawarkan. "Jadi kenapa Google besar dari advertising, mereka bisa memberikan data agar perusahaan bisa mengiklankan secara tepat," lanjutnya.

Data pribadi pengguna layanan berbasis aplikasi tersimpan di sebuah server yang lokasinya berada di luar negeri. Namun karena sepenuhnya milik perusahaan, maka data tersebut tidak benar-benar terlindungi.

Ruby pun menyarankan agar pemerintah memberikan ketegasan kepada perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi agar menentukan bidang jasa merek adi transportasi atau teknologi sehingga lebih mudah dalam menentukan aturan.

"Kalau mau lihat playing field setara, mesti diputuskan ini perusahaan teknologi atau transportasi, kalau mau disatukan harus ada peraturan khusus," terangnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh ahli hukum perlindungan konsumen, Inosentius Samsul. Ia mengatakan jika konsumen tidak memiliki jaminan atau pegangan hukum ketika menghadapi masalah terkait transportasi berbasis aplikasi jika perusahaan tidak memiliki kejelasan aturan.

Samsul mengatakan, "Status hukum pelaku usaha penting, misalnya tanggung jawab, katakan pengguna jasa harus jelas statusnya apa memiliki izin, sehingga ketika ada persoalan konsumen bisa menjawab."

Hal ini juga membuat konsumen tidak berhak menggugat perusahaan jika suatu saat terjadi masalah. "Kita belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi, karena penggunaaan aplikasi adalah penggunaan teknologi menggunakan pendaftaran dan data pribadi digunakan di sana, persoalan kalau data itu disalahgunakan, sampai sekarang tidak ada perlindungan," tandasnya.
mks