Logika Lulung: Ogah Laporkan Jumlah Harta Sebab Tak Merasa Pejabat Negara

Logika Lulung: Ogah Laporkan Jumlah Harta Sebab Tak Merasa Pejabat NegaraHaji Lulung dan mobil Lamborghini miliknya @kompas.com

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana hingga kini belum melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebabnya, Lulung merasa dirinya bukan pejabat negara sehingga tidak wajib melaporkan hartanya.

"Aku bukan pejabat negara. Aku ini wakil rakyat. Yang wajib (menyampaikan LHKPN) kan pejabat negara," kata Lulung kepada Kompas.com, Senin (14/3).

Pelaporan harta kekayaan menjadi hal wajib bagi pejabat negara, namun hingga kini mayoritas pimpinan DPRD DKI Jakarta justru menyepelekannya. Dari lima pimpinan, hanya satu yang baru melaporkan, yakni Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana.

Ketika ditanya apakah Lulung akan melaporkan hartanya seperti Triwisaksana, Lulung malah bertanya kepada stafnya apakah sudah membuat laporan itu.

"Nanti saya laporkan. Kayaknya sudah ditulis sama staf, tetapi belum diserahkan laporannya," ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan tersebut.

Selain Lulung, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik juga belum melaporkan harta kekayaan kepada KPK.

Perlu diketahui, berdasarkan Pasal 122 UU ASN (aparatur sipil negara), yang termasuk pejabat negara yaitu:

a. Presiden dan Wakil Presiden;

b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;

e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;

f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;

g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;

i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

j. Menteri dan jabatan setingkat menteri;

k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;

l. Gubernur dan wakil gubernur;

m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan

n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Nay