Mendagri Sampai Ahmad Dhani Takut Deparpolisasi & Calon Independen

Mendagri Sampai Ahmad Dhani Takut Deparpolisasi & Calon IndependenMendagri Tjahjo Kumolo dan Ahmad Dhani @detik.com

Mendagri Tjahjo Kumolo ikut terusik dengan isu deparpolisasi atas majunya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lewat jalur independen. Politikus PDI Perjuangan itu menilai calon independen memang dilindungi hukum namun berpotensi masalah jika tersandung kasus.

"Gini ya, kalau partai politik mencalonkan kamu sebagai gubernur, di tengah jalan kamu memimpin salah, partai tanggung jawab. Mengingatkan anda bahwa anda bisa dihukum oleh masyarakat secara luas. Ini loh calon mu nggak bener," kata Mendagri Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (11/3) lalu.

Tjahjo menuturkan, meski calon independen dipayungi UU, tapi tak ada yang bertanggung jawab jika calon tanpa parpol pengusung itu memiliki kinerja tak memuaskan.

"Kalau calon independen, itu secara UU hak. Tapi apakah orang yang mengirimkan tandatangan mengirimkan fotokopi KTP bisa dimintai pertanggung jawaban secara politik?

"Dia nggak punya wakil di DPRD. Karena apapun kebijakan anggaran, menyusun perda-perda, menyusun kebijakan itu antara DPRD yang mewakili parpol dan kepala daerah," kata Tjahjo.

Tjahjo bahkan ingin mengkaji ulang soal adanya calon perseorangan di Pilkada. "Independen itu kan alternatif, hanya masalahnya ke depan mau nggak kalau ada kesalahan tanggung jawab? Nanti yang disalahkan DPR-nya? Kok nggak mendukung. Padahal kalau menurut kacamata aturan UU-nya harus diputuskan bersama antara DPRD dan pemerintah," terangnya.

Isu deparpolisasi atau yang bisa diartikan menolak dukungan partai politik ini juga mendapat sorotan musisi Ahmad Dhani yang memutuskan maju sebagai calon Gubernur DKI 2017.

"Ya kalau saya mengusulkan kepada regulator supaya memikirkan ulang supaya di tahun-tahun mendatang itu nggak ada lagi yang namanya independen. Saya tidak setuju (calon independen) ya, karena demokrasi itu parpol," tegas Dhani usai bertemu Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di kantor DPP PKB, Jl Raden Saleh, Jakarta Pusat.

Dhani secara langsung mengatakan para calon independen itu menyebabkan demokrasi rusak. Dia mengusulkan pemerintah membuat aturan melarang calon independen. Meskipun sudah ada UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah secara tegas mengatur pasangan calon independen pada Pasal 39.

"Nanti mekanismenya rusak semua, berantakan hanya gara-gara (jalur independen). Itu harus dibuat peraturan baru pokoknya yang namanya parpol itu adalah pilar-pilar demokrasi," paparnya. Demikian dilansir dari berbagai sumber.

Nay