TNI AU Sukses Bungkam Ratna Sarumpaet & Fadli Hamzah Lewat Twitter

TNI AU Sukses Bungkam Ratna Sarumpaet & Fadli Hamzah Lewat TwitterAktivis Ratna Sarumpaet kena skak TNI AU @kompas.com

Akun Twiter Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) menuai pujian luas setelah membungkam seorang aktivis dan politikus. Kedua orang ini mendapatkan serangan yang menohok akibat kicauan frontal mereka.

Yang terbaru adalah aktivis Ratna Sarumpaet. Dia sempat menuding Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah membeli tentara, polisi bahkan KPK untuk kepentingannya.

"Ahok bisa beli apa aja, dia sudah beli tentara, dia beli kepolisian, dia beli KPK," kata Ratna di acara diskusi "Jakarta Tanpa Ahok", yang diselenggarakan di Tebet Timur Dalam Raya, Jakarta Selatan, Jumat (11/3) lalu.

Menanggapi tudingan tersebut, Akun Twiter TNI AU @_TNIAU justru balik bertanya kepada Ratna Sarumpaet.

"Bu @RatnaSpaet pegang kwitansinya? Boleh lihat Bu?," tulis akun Twitter @_TNIAU.

Pertanyaan TNI AU tersebut mendapat reaksi dari Ratna Sarumpaet lewat akunnya, @RatnaSpaet.

"Itu Asumsi @_TNIAU Media tdk liat konteks. Asumsi itu muncul krn sesuai UU tugas TNI bukan mengawal Pgusuran tapi melindungi Negara, bangsa," tulisnya.

Namun, TNI AU terus mendesak Ratna Sarumpaet terkait pernyataannya tersebut.

Lain Ratna, lain pula dengan politikus PKS Fahri Hamzah. Wakil Ketua DPR ini sempat menuding Bandara Halim Perdanakusuma yang menurutnya dikelola oleh swasta, yakni oleh PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS) yang merupakan bagian dari Lion Air Group.

"Panglima TNI dan Menteri Pertahanan gencar bicara proxy war, tapi pangkalan TNI AU dibeli asing," tulis Fahri Hamzah lewat akunnya @Fahrihamzah.

"Setelah dikuasai nanti dialihkan langsung atau tidak kepada negara itu," tulis Fahri.

Nah, TNI AU dengan tegas meluruskan pernyataan Fahri tersebut.

"Kami juga tidak ingin jumawa mengatakan bahwa 'kami lebih tahu jeroan kami'. Apapun itu #BandaraHLP adalah milik rakyat. Silakan kritisi kami."

Mendapat jawaban tersebut, Fahri mengaku berterima kasih. Dia mengajak elemen militer dan sipil untuk memperbaiki pengelolaan di Halim.

"Terima kasih klarifikasinya, saya tahu ada legislasi anti militer berlebihan di masa lalu, mari kita perbaiki," tutup Fahri. Demikian dilansir dari berbagai sumber.

Nay