Kabinet Gaduh Menteri Ribut, Fadli Zon Ingin Ajari Jokowi

Kabinet Gaduh Menteri Ribut, Fadli Zon Ingin Ajari JokowiFadli Zon @tempo.co

Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Jokowi kembali gaduh. Hal ini dipicu perang mulut antara Menteri ESDM Sudirman Said dengan Menko Kemaritiman Rizal Ramli terkait pembangunan Blok Masela.

Juru Bicara Presiden Johan Budi mengatakan, Presiden Jokowi tidak senang dengan keributan para pembantunya di kabinet yang dipamerkan ke publik.

"Tentu Presiden tidak happy situasi yang seperti ini. Dan kembali beliau menegaskan untuk menghentikan situasi ini," kata Johan Budi di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, dilansir dari Merdeka, Kamis (3/3).

Menurut Johan, Presiden hanya memperbolehkan perdebatan para menteri terjadi saat rapat, termasuk rapat terbatas atau rapat kabinet saja.

"Dan ini sudah pernah disampaikan oleh Presiden yang dengan bahasa jangan gaduh di luar," kata Johan Budi.

Gaduhnya kabinet pemerintahan saat ini ikut disoroti Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Politisi Partai Gerindra itu menuding Presiden Jokowi tidak mampu mengendalikan jajaran menteri di bawahannya.

"Tidak ada koordinasi konsolidasi mereka beda pandangan dan Presiden mendiamkan ini," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan.

Terkait keributan soal pembangunan Blok Masela, Fadli meminta Presiden memanggil kedua menteri itu.

"Presiden manggil keduanya mengarahkan maunya ke mana soal Blok Masela ini. Tapi kalau itu terjadi Presiden lebih sensitif, panggil lah menteri menterinya itu. Begini, saya maunya begini. Itu kan basic banget itu masa harus diajarin," katanya.

Tak hanya itu, Fadli juga mengatakan bahwa Menko memiliki wewenang mengambil keputusan yang tertinggi.

"Padahal harusnya Menko itu yang mengambil kebijakan, yang tertinggi. Teknis di bawahnya harusnya mengikuti koordinasi dari Menko-nya, seharusnya. Tapi ini ternyata terjadi silang pendapat yang menyebabkan publik bisa melihat bahwa pemerintahan ini tidak ada koordinasi, konsolidasi, tidak satu suara, dan memberikan sinyal yang buruk bagi para investor maupun calon investor. Mereka yang mau masuk Indonesia itu tidak jelas mau berurusan dengan siapa orang yang tepat," jelasnya.

Nay